Alasan sebagian warga lereng Merapi tidak bersedia untuk dievakuasi meski status gunung tersebut sudah meningkat menjadi “Awas” karena mereka meyakini belum mendapat perintah mengungsi dari Kiai Petruk, sebagai penguasa gunung Merapi.
Mitos tersebut hingga kini begitu diyakini penduduk lereng Merapi, sehingga mereka memilih bertahan di desanya sebelum mendapat perintah dari Kiai Petruk, keyakinan penduduk lereng merapi inilah yang menyulut ketegangan dengan petugas evakuasi . Tetapi petugas evakusi berjanji akan memaksa warga untuk segera mengungsi bila kondisi Merapi semakin gawat .
Selain itu masyarakat desa di sekitar merapi mayoritas penduduknya adalah para peternak, ternak mereka harus dirawat setiap hari, bayangkan jika selama lima hari para peternak mengungsi dibawah, ternak nya akan mati, dan mereka akan merugi besar.
Solusi nya para tim evakuasi melakukan pendekatan kepada warga dan para tim evakuasi juga telah memasang papan petunjuk arah di jalur evakuasi, hal tersebut merupakan antisipasi jika Merapi meletus, warga pun bisa cepat tiba di pengungsian. Sekitar tujuh ribu warga di tiga desa di kaki Gunung Merapi, menolak dievakuasi ke pengungsian.
Sampai saat ini, baru ada sekitar 2.000 warga dari Desa Kemiren dan Kaliurang, kecamatan Srumbung, Magelang, yang telah bersedia meninggalkan rumah mereka yang berjarak sekitar 7 kilometer dari puncak Merapi.
Munculnya masalah tersebut mengejutkan Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Kadir Karding. Mengakui sejak kemarin dirinya telah mendengar adanya kabar kelaparan yang mengancam warga masyarakat yang bukan pengungsi.
Digelarnya rapat, semoga bisa memecahkan dan mencari jalan keluar permasalahan baru ini, yang memang tidak menyangka akan muncul masalah baru seperti ini yang menimpa warga masyarakat.
Salah satu cara mengatasi problem tak ada uang ini diusulkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro. Politikus Demokrat itu minta pemerintah segera merealisasikan penggantian hewan ternak milik masyarakat yang mati, agar tidak menimbulkan masalah baru. Menurutnya, hewan ternak merupakan harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi.
Demi memberikan makan pada hewan ternaknya, ada pengungsi yang berani menembus bahaya dengan pulang ke rumahnya.
Gondo juga minta pemda sekitar membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mendata dan menyalurkan bantuan kepada para pengungsi agar lebih tertib dan transparan. Dengan pendataan dan penyaluran yang tertib dan transparan maka dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Jangan sampai di kemudian hari berusuran dengan BPK atau KPK.
Gondo juga berharap pemerintah segera memulihkan perekonomian warga lereng Merapi. Sebab, warga sudah terlalu lama di pengungsian dan kehilangan pekerjaannya. Antara lain dengan membantu membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat seperti pasar tradisional agar kehidupan masyarakat berangsur-angsur pulih.
Dia menyarankan pemerintah memikirkan alternatif solusi, yakni relokasi perumahan warga di lereng Merapi yang rusak parah. Utamanya yang dalam radius bahaya.
Komisi VIII DPR yang membidangi pengawasan kerja penanganan bencana turun ke tiga titik di lokasi bencana. Ketua Komisi Abdul Kadir Karding memimpin pos di Magelang, Gondo Radityo di Yogyakarta. Titik Klaten dan Boyolali dipimpin Wakil Ketua Komisi Arwani Thomavi.
Digelarnya rapat, semoga bisa memecahkan dan mencari jalan keluar permasalahan baru ini, yang memang tidak menyangka akan muncul masalah baru seperti ini yang menimpa warga masyarakat.
Salah satu cara mengatasi problem tak ada uang ini diusulkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro. Politikus Demokrat itu minta pemerintah segera merealisasikan penggantian hewan ternak milik masyarakat yang mati, agar tidak menimbulkan masalah baru. Menurutnya, hewan ternak merupakan harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi.
Demi memberikan makan pada hewan ternaknya, ada pengungsi yang berani menembus bahaya dengan pulang ke rumahnya.
Gondo juga minta pemda sekitar membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mendata dan menyalurkan bantuan kepada para pengungsi agar lebih tertib dan transparan. Dengan pendataan dan penyaluran yang tertib dan transparan maka dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Jangan sampai di kemudian hari berusuran dengan BPK atau KPK.
Gondo juga berharap pemerintah segera memulihkan perekonomian warga lereng Merapi. Sebab, warga sudah terlalu lama di pengungsian dan kehilangan pekerjaannya. Antara lain dengan membantu membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat seperti pasar tradisional agar kehidupan masyarakat berangsur-angsur pulih.
Dia menyarankan pemerintah memikirkan alternatif solusi, yakni relokasi perumahan warga di lereng Merapi yang rusak parah. Utamanya yang dalam radius bahaya.
Komisi VIII DPR yang membidangi pengawasan kerja penanganan bencana turun ke tiga titik di lokasi bencana. Ketua Komisi Abdul Kadir Karding memimpin pos di Magelang, Gondo Radityo di Yogyakarta. Titik Klaten dan Boyolali dipimpin Wakil Ketua Komisi Arwani Thomavi.
Dody Selistyo (32410129)
1ID03
Universitas Gunadarma
Industrial Engineering
Industrial Engineering
Tidak ada komentar:
Posting Komentar